Manokwari, Papua Barat. www.unipa.ac.id –Rektor Universitas Papua (UNIPA), Dr. Hugo Warami, berperan sebagai narasumber dalam Fokus Group Discussion (FGD) “Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah” yang mengangkat tema “Sinkronisasi dan Kolaborasi Program Kerja Antar OPD dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Khusus”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari rabu (2/7) di hotel Aston Sowi. kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Biro Administrasi dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Barat.
Dalam presentasinya, Rektor Hugo menjelaskan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua serta infrastruktur dan mutu pendidikan tinggi yang relevan. Ia menekankan pentingnya memahami peran masing-masing pihak dalam setiap program yang dilaksanakan.
”Prinsip dasarnya adalah perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan,” tegasnya. Semua program yang diusulkan, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Otsus, harus bermuara pada perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP).
Rektor juga menekankan perlunya perhitungan yang jelas mengenai sumber pendanaan. Ia menyarankan agar setiap program harus memperhitungkan persentase dari DAU, Otsus, dan sumber lainnya untuk menghindari tumpang tindih dalam penganggaran. “Ini adalah praktik yang sering terjadi, di mana satu kegiatan dibiayai dari berbagai sumber, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam laporan,” katanya.
Lebih lanjut, Rektor Hugo meminta tim penyusun program untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dirancang berkualitas. “Banyak kegiatan yang berlebih output tetapi tidak menjamin mutu pendidikan,” ujarnya, mencatat pengalaman di berbagai wilayah Papua yang menunjukkan ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas.
Ia menyoroti bahwa meskipun banyak sarana dan prasarana yang dibangun, kualitas pendidikan di Papua Barat masih memprihatinkan. “Provinsi Papua Barat masih berada di urutan terakhir dalam kategori daerah yang tertinggal.
Rektor juga menekankan perlunya indikator yang jelas untuk menilai infrastruktur yang perlu diintervensi. Ia berharap agar program-program yang ada tidak tumpang tindih dan benar-benar memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat Papua, dengan tujuan mencapai generasi emas Papua yang cerdas. Tutupnya.
”Ilmu Untuk Kemanusiaan”
(m/i)
