Pemkab Mimika dan Universitas PapuaTeken MoU di Jayapura, FokusPembangunan SDM dan KelembagaanAdat

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kembali mempertegas komitmennya dalam memajukan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan Universitas Papua (Unipa). Kesepakatan strategis ini dilangsungkan di Jayapura pada Jumat, 17 Juli 2026, berfokus pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan adat.


Acara penandatanganan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang hadir mewakili Bupati Mimika. Turut mendampingi beliau adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Dr. Abraham Kateyau, S.E., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan Adat. Dari pihak akademisi, hadir Rektor Universitas Papua, Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum., beserta jajaran pimpinan universitas termasuk Wakil Rektor I Prof. Dr. Ir. Joni Marwa, S.Hut., M.Si., IPU., dan tim peneliti ahli dari Unipa.

Rektor Unipa, Prof. Dr. Hugo Warami, dalam sambutannya menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari sejarah panjang kemitraan yang telah terjalin sejak 19 tahun lalu. Saat ini, Unipa juga tengah mengintervensi ranah pendidikan dasar melalui program Sekolah Sepanjang Hari yang berlokasi di Kokonau, Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa paradigma pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pencapaian infrastruktur fisik semata. Keberadaan fasilitas fisik memang penting, tetapi jauh lebih mendasar untuk membangun kapasitas manusia. Ia berharap melalui kerja sama dengan Universitas Papua, pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya peran kajian akademis dalam mengatasi dinamika dan problematika sosial di akar rumput, khususnya terkait kelembagaan adat masyarakat suku Amungme dan Kamoro. Ia mengungkapkan adanya tantangan terkait perpecahan di dalam kelembagaan adat yang membutuhkan rekomendasi ilmiah dan objektif dari para pakar Unipa agar dapat dibenahi dengan pendekatan yang tepat sasaran.

“Kami menyadari bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di tanah Papua, seperti Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua, telah memberikan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa kemitraan ini harus terus dipertahankan dan diteruskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara komprehensif,” pungkas