MANOKWARI, 31 Maret 2026 โ Universitas Papua (UNIPA) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan strategis guna mematangkan rencana pembangunan Kawasan Kesehatan Terpadu di Provinsi Papua Barat. Pertemuan penting ini dihadiri oleh Rektor UNIPA, Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV, serta Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS, beserta jajarannya.
Langkah ini merupakan wujud nyata tindak lanjut dari visi Gubernur Papua Barat yang telah mendapat respons positif dari Presiden, Menteri Kesehatan (Menkes), serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).
Menjawab Tantangan Krisis Tenaga Medis di Papua Barat
Dorongan untuk segera membangun pusat pendidikan kesehatan terpadu ini dilatarbelakangi oleh kondisi kekurangan tenaga medis di wilayah Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, dr. Alwan Rimosan memaparkan sejumlah data krusial:
- Ketersediaan dokter umum di puskesmas-puskesmas di Papua Barat saat ini baru mencapai 60%.
- Ketersediaan dokter gigi sangat minim, yakni hanya 20%, dan sebagian besar dari mereka menumpuk di area perkotaan.
- Ketersediaan sembilan tenaga kesehatan utama lainnyaโseperti tenaga kesehatan lingkungan, gizi, hingga rekam medikโjuga baru menyentuh angka 60%.
Sinergi Lahan UNIPA dan Peningkatan Status Rumah Sakit Provinsi
Sebagai bentuk dukungan penuh, pihak UNIPA siap membebaskan lahan di area Amban, yang membentang dari belakang Taman Ternak hingga ke Jembatan Pami bagian bawah. Lahan ini diproyeksikan untuk menjadi lokasi Fakultas Kedokteran (FK) yang terpadu, lengkap dengan Rumah Sakit Pendidikan, gedung laboratorium, hingga asrama mahasiswa.
Sejalan dengan hal tersebut, Menkes juga telah memberikan arahan agar Rumah Sakit Provinsi yang ada saat ini dikembangkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B. Rumah sakit ini nantinya akan menggunakan sistem hospital-based yang difokuskan untuk memproduksi dokter spesialis, terutama spesialis kandungan dan anak.
Cikal Bakal Poltekkes Kemenkes Papua Barat
Selain Fakultas Kedokteran, pertemuan ini juga memfokuskan pada pembentukan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Papua Barat.
- Program Studi Keperawatan dan Kebidanan yang saat ini berlokasi di Kampung Ambon akan didorong dan dibesarkan menjadi cikal bakal Poltekkes tersebut.
- Karena syarat pendirian politeknik membutuhkan minimal tiga program studi, UNIPA dan Dinkes sepakat untuk membuka prodi Vokasi Rekam Medis.
- Pemilihan prodi Rekam Medis dinilai sangat strategis dan unik karena belum tersedia di wilayah Sorong maupun daerah Papua lainnya, serta lebih efisien dari segi kebutuhan laboratorium fisik.
Optimalisasi PPDS Otsus untuk SDM Lokal
Dalam diskusi tersebut, apresiasi juga diberikan kepada kebijakan Gubernur Papua Barat yang sejak tahun 2022 telah meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) jalur Otonomi Khusus (Otsus).
- Saat ini, pemerintah daerah tengah membiayai sekitar 23 hingga 25 dokter asli Papua untuk menempuh pendidikan spesialis.
- Ke depannya, dengan hadirnya Kawasan Kesehatan Terpadu di Manokwari, para tenaga medis lokal diharapkan dapat melanjutkan pendidikan spesialis hingga subspesialis di daerah sendiri tanpa harus menempuh pendidikan ke luar wilayah.
Langkah Strategis Selanjutnya
Sebagai tindak lanjut jangka pendek, UNIPA dan Dinas Kesehatan akan segera membentuk tim gabungan untuk menyusun Naskah Akademik dan dokumen grand design pengembangan. Dokumen ini juga akan diperkuat dengan surat dukungan dari berbagai elemen, termasuk Lembaga Musyawarah Adat (LMA), Dewan Adat, serta asosiasi profesi tenaga kesehatan.
Rapat internal dan teknis lanjutan akan diselenggarakan pada minggu depan setelah pelaksanaan lokakarya tanggal 8 hingga 10 usai. Seluruh dokumen dan master plan ini akan menjadi senjata utama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan UNIPA saat melakukan audiensi lanjutan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dikti Saintek, dan Menteri Keuangan di Jakarta.
