Manokwari – Rektor Universitas Papua (UNIPA) turut menghadiri acara pembukaan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027. Acara yang menjadi tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah ini diselenggarakan di salah satu hotel di Manokwari, pada Senin (9/03/2026).
Kehadiran pimpinan tertinggi UNIPA dalam forum ini menjadi wujud nyata komitmen institusi pendidikan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, dan berbasis kajian akademik.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menyampaikan bahwa Konsultasi Publik RKPD merupakan ruang terbuka untuk menampung berbagai aspirasi, pandangan, dan pemikiran strategis dari seluruh elemen. Hal ini ditujukan guna menyempurnakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah maupun stakeholder terkait.
“Untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027, tentunya diperlukan langkah-langkah dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kerja sama pembangunan yang bersinergi, serta mengoptimalkan pendayagunaan potensi antar daerah. Untuk itu, peran kolaboratif dengan stakeholder lainnya menjadi sebuah keharusan,” tegas Gubernur.
Keterlibatan UNIPA dalam forum ini sangat relevan, mengingat arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 membutuhkan dukungan dari sektor pendidikan tinggi. Adapun tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang ditetapkan adalah:
“AKSELERASI DAN PEMERATAAN AKSES PELAYANAN DASAR BERKUALITAS SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DAN HILIRISASI EKONOMI LOKAL DALAM KORIDOR OTONOMI KHUSUS.”
Tema tersebut sangat sejalan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijalankan oleh sivitas akademika UNIPA. Tema ini menitikberatkan pada pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan sektor pertanian dan ekonomi lokal, serta perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP)—sektor-sektor yang selama ini menjadi fokus pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di UNIPA.
Di akhir sambutannya, Gubernur mendorong pendekatan partisipatif kolaboratif dari seluruh pihak yang hadir untuk menyusun kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.
“Saya mendorong seluruh peserta untuk menyampaikan saran, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif demi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Saya percaya, dengan kolaborasi yang kuat, semangat gotong royong, dan komitmen yang sama, kita mampu mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri,” tutup Gubernur.
Melalui kehadiran dan partisipasi aktif Rektor dalam forum strategis ini, UNIPA siap berkontribusi memberikan pandangan akademik dan rekomendasi yang konstruktif agar program pembangunan Papua Barat ke depan benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat luas.
