DIPLOMASI AKADEMIK: UNIPA DESAK KEMENLU FASILITASI EKSPANSI JARINGAN DI KAWASAN PASIFIK

MANOKWARI — Universitas Papua (UNIPA) secara strategis memperkuat posisi geopolitik akademiknya di kawasan regional melalui sinergi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Dalam agenda Kuliah Umum dan Penjajakan Kerja Sama Internasional yang dihadiri oleh pimpinan Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Pasifik-Afrika serta Direktorat Pasifik dan Oceania Kemenlu, UNIPA menegaskan kesiapannya menjadi poros pendidikan di Asia-Pasifik.

Sambutan sebelum pelaksanaan Kuliah Umum, Prof. Jonni Marwa menegaskan urgensi dukungan kebijakan (policy support) dari Kemenlu untuk membuka interkoneksi global yang lebih konkrit. UNIPA mendesak fasilitasi akses dalam menginisiasi program kelas internasional, riset kolaboratif, dan pengabdian masyarakat lintas negara yang selaras dengan mandat Tridharma Perguruan Tinggi.

“Kami memerlukan dukungan regulasi dan akses kebijakan agar peluang mobilitas akademik—khususnya bagi mahasiswa dari wilayah Pasifik—dapat direalisasikan secara konkret melalui skema beasiswa dan mekanisme penerimaan yang terintegrasi,” ujar Prof. Marwa tegas.

Internasionalisasi ini didukung oleh langkah taktis UNIPA yang tengah mengakselerasi 24 program studi menuju akreditasi unggul dan internasional. Capaian ini diproyeksikan menjadi daya tawar (bargaining power) strategis dalam memperluas kemitraan, baik di Asia Tenggara maupun kawasan Pasifik.

Secara komparatif, UNIPA memiliki keunggulan karateristik wilayah pada riset pesisir dan perairan tropis yang sangat relevan dengan kebutuhan negara-negara kepulauan Pasifik. Kendati kerja sama dengan negara tetangga seperti Papua Nugini (PNG) telah terjalin, hambatan regulasi beasiswa dinilai masih menjadi dinding pembatas bagi mobilitas mahasiswa.

Melalui forum diplomasi ini, UNIPA mengonfirmasi komitmennya untuk tidak hanya menjadi pusat keunggulan domestik, tetapi juga sebagai instrumen soft power diplomacy Indonesia di Pasifik Selatan. Unipa menilai Peran aktif pemerintah pusat untuk mengonversi potensi geografis dan akademis ini menjadi kebijakan luar negeri yang konkret dan berkelanjutan. (m/i)

”Ilmu Untuk Kemanusiaan”